Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Indonesia

Apa saja kebijakan daendels di Indonesia? Simak penjelasannya dibawah ini:

Menjelang pertengahan waktu penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda mulai banyak mengalami masalah dan kesulitan. Salah satu yang terberat adalah dengan bangkrutnya kongsi dagang mereka yakni VOC. Menyikapi VOC yang mengalami kebangkrutan tersebut, maka pemerintahan Belanda mencoba untuk tetap mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dan mulai memperbaiki kondisi tanah jajahannya. Maka dari itu Belanda akhirnya mengirim atau menugaskan Daendels untuk mengambil alih pemerintahan dan mewujudkan tujuannya tersebut.

Baca Juga: Akibat Yang Ditimbulkan Perang Dunia II dalam Berbagai Bidang

Dalam upaya Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan juga untuk meperbaiki kondisi tanah jajahan Belanda Daendels kemudian membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat Daendels pada masa pemerintahan.

1.      Membangun sistem ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi atau benteng, pabrik mesiu atau senjata di Semarang dan juga Surabaya serta rumah sakit khusus tentara.

2.      Membuat jalan pos dari Anyer hingga Panarukan dengan panjang mencapai sekitar 1.000 km.

3.      Membangun beberapa pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon agar dapat memudahkan kepentingan perang.

4.      Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk rakyat dalam membangun pangkalan tentara.

5.      Seluruh pegawai yang ditugaskan pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang untuk  melakukan kegiatan perdagangan atau kegiatan bisnis lainnya.

6.      Melarang adanya penyewaan desa, kecuali untuk tujuan memproduksi gula, garam, dan juga sarang burung.

7.      Melaksanakan program contingenten yakni program pajak dengan cara penyerahan hasil bumi kepada pemerintah Hindia Belanda.

8.      Menetapkan peraturan verplichte leverantie, yakni kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

9.      Menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang orang pribumi.

10.  Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan dan perang.

11.  Membangun berbagai pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang yang berukuran kecil.

12.  Melakukan kegiatan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta atau pihak asing.

13.  Mewajibkan Prianger stelsel, yakni kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Demikian penjelasan dalam artikel ini. Semoga dapat bermanfaat.

Baca Artikel Menarik Lainnya : Disini